MUKERNAS V




MUKERNAS V
       
   Kongres V PGRI di Bandung
Kongres V PGRI diadakan 10 bulan setelah Kongres IV di Yogyakarta. Kongres V diadakan di Bandung yaitu di Hotel Savoy Homann yang dibuka oleh Ketua PB PGRI, Rh. Koesnan. Kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan luar negeri yang ada di Jakarta. Pada kongres V, Soedjono terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jendralnya adalah Muhammad Hidayat.Kongres ini membicarakan masalah yang prinsip dan fundamental bagi PGRI, yaitu asas organisasi apakah akan memilih sosialisme keadilan sosial ataukah pancasila dan akhirnya pancasila diterima sebagai asas organisasi. Selain itu, didiskusikan bentuk pendidikan guru KPKPKB ( Kursus Pengantar Kepada Persiapan Kewajiban Belajar), yang menurut peserta kongres tidak sesuai dengan peningkatan mutu pendidikan.
Untuk menyelesaikan masalah ini Kongres PGRI di Bandung memerintahkan kepada Pengurus Besar PGRI terpilih dalam Kongres V untuk :
1.     Melaksanakan penyesuaian golongan gaji pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan.
2.    Menyelesaikan pelaksanaan upaya pemberian penghargaan kepada golongan “Non”- dalam bentuk pembayaran pemulihan.
3.    Mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan gaji baru.
4.    Mendudukan wakil PGRI dalam Panitia Penyusunan Peraturan Gaji Baru, baik secara langsung maupn melalui Vaksentral.
Hasil perjuangan PGRI mengenai penyesuaian gaji pegawai, dan penghargaan kepada kaum “Non tersebut adalah :
1.     Lahirnya PP 16/1950 tentang penyesuaian gaji baru.
2.    Lahirnya PP 32/1950 tentang penghargaan kepada pelajar pejuang

1.2.          Konsolidasi Organisasi dan Hasil Pencapaian
Menjelang Kongres V dilaksanakan, jumlah cabang PGRI ada 301 dengan jumlah anggota 39.000 orang. Upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan oleh PB PGRI Kongres V menghasilkan diantaranya sebagai berikut :
1.     47 cabang PGRI di Sulawesi dan Kalimantan masuk kedalam PGRI.
2.    2.500 guru yang digaji menurut ketentuan Swapraja/Swatantra akhirnya digaji secara sama dari pusat.
3.    Pada bulan April 1951 tuntutan PGRI kepada pemerintah tentang kenaikan guru Honorium guru dikabulkan.
4.    Mulai dilaksanakannya secara teratur Konferensi-konferensi daerah :
a.     Maret 1951 Konferensi Daerah se-Jawa
b.    27 Febuari 1952 Konferensi Daerah di Makasar
c.     30 Maret 1952 Konferensi Daerah di Banjarmasin
d.    PB PGRI mulai sering melakukan kunjungan ke pengurus-pengurus daerah atau cabang PGRI
e.     PB PGRI berhasil menerbitkan majalah Suara Guru sebagai alat komunikasi organisasi
Pada rapat ini diputuskan hal-hal antara lain seperti berikut :
1.     Menegaskan kembali pancasila sebagai asas organisasi.
2.    Menugaskan PB PGRI agar menghilangkan perbedaan gaji antara golongan pro dan kontra Pemerintah.
3.    Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris-komisaris daerah.
4.    PGRI menjadi anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).
Kongres PGRI V mengandung dua momentum penting yaitu :
1.     Menyambut Lustrum PGRI yang berusia 5 tahun.
2.    SGI/PGI (Serikat Guru Indonesia atau Persatuan Guru Indonesia) menjadi satu dalam PGRI.
Kedua momentum ini mengandung makna bahwa Kongres ke V di Bandung merupakan Kongres Persatuan.
2.3.         Lahirnya Organisasi yang Berdasarkan Ideologi, Agama, dan Kekaryaan

Politik devide et impera yang diciptakan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan sengaja dan terencana pemerintah Belanda membakar dan memperuncing sentimen rasa kedaerahan, agama, keturunan, Adat-istiadat, lingkungan kerja, dan sebagainya. Pengaruh politik devide et impera itu sangat terasa dalam memasyarakatkan dan banyak yang terpengaruh. Di dalam tubuh PGRI pun mulai nampal gejala-gejala tersebut. Karena perasaan tidak puas, merasa aspirasinya belum tertampung, kurang mendapat perhatian dan sebagainya, mulai ada kasak-kusuk dan keinginan untuk mendirikan organisasi guru di luar PGRI, seperti: Ikatan PS/PSK Ikatan Direktur SMP/SMA, Ikatan Guru CVO/DVO, mendirikan IGN, IGM, PGH, Persatuan Guru Tionghoa, dengan alasan perbedaan politik, agama, dan etnis.
Usaha yang dilakukan PGRI dalam upaya mengatasinya adalah :
1.     PB PGRI lebih meningkatkan konsolidasi organisaisi sampai ke daerah/cabang.
2.    Membangkitakn kembali rasa persatuan dan kesatuan, jiwa semangat juang 45,  melalui berbagai kegiatan.
3.    Menjelaskan hasil-hasil perjuangan PGRI dan program-program yang akan dilaksanakan. Hasil yang telah dicapai antara lain :
a.     Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah PS/PSK yang berhasil mengecilkan wilayah PS/PSk menerima uang jalan tetap dan kedudukannya dalam PGP baru yang lebih baik.
b.    Pengurangan maksimum jam mengajar dalam seminggu, dan perbaikan honorarium.
c.     Perbaikan nasib rekan-rekan guru yang berijazah CVO/DVO.
d.    PGRI berhasil menyelamatkan guru dari bahaya perpecahan. Semua guru yang ingin memisahkan diri dari PGRI akhirnya dengan penuh kesadaran kembali lagi kedalam barisan dibawah naungan panji-panji PGRI.

Kongres V merupakan kongres persatuan, karena untuk pertama kalinya cabang-cabang yang belum pernah hadir sebelumnya datang pada kongres ini. Hasil kongres V adalah :
1.     Menegaskan kembali pancasila sebagai asas organisasi.
2.    Memerintahkan PB PGRI menghilangkan perbedaan gaji antara golongan yang pro dan kontra Pemerintah.
3.    Melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk pengurus komisaris-komisaris daerah.
4.    PGRI menjadi anggota Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah PGRI 2

SEJARAH PGRI 2 A.                  PGRI Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949   Asas yang tercantum dalam Anggaran Dasar pendirian PGRI adalah “Kedaulatan Rakyat”. Cita – cita PGRI sejalan dengan cita – cita bangsa Indonesia secara keseluruhan. Para guru di Indonesia menginginkan kebebasan dan kemerdekaan, memacu kecerdasan bangsa dan membela serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Sesuai dengan prioritas perjuangan pada kurun waktu 1945-1949 yang difokuskan pada perjuangan fisik bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka para guru pendidik bangsa yang menjadi warga PGRI tidak mau ketinggalan. Mereka sebagian ikut memanggul senjata berjuang melawan penjajah, terlibat dalam perang gerilya. Para wanita pun ikut aktif menggerakan dapur umum, atau menjadi anggota PMI (Palang Merah Indonesia) bagi para pejuang di garis depan. Di antara mereka, tidak sedikit pula yang gugur m...
Baca selengkapnya

Kode Etik Guru

KODE ETIK GURU Kode Etik Guru merupakan himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik dalam suatu sistem yang utuh. Kode etik guru berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Istilah “kode etik” itu bila di kaji maka terdiri dari dua kata yakni “kode” dan “etik”. Perkataan “etik” berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan “cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia”. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian system nilai-nilai yang disebut “kode” sehingga terjemahlah apa yang disebut “kode etik”. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan satu pekerjaan. Jadi, “kode etik guru” diartikan sebagai   “...
Baca selengkapnya